Tim yang berjumlah 16 orang anggota, yang dipimpin ketua Komisi IV DPR RI, H.M Romahurmuziy (F-PPP) didampingi wakil ketua komisi Anna Mu’awanah (F-PKB), dengan beranggotakan Drs. Jafar Nainggolan, Anton Sukartono Suratto, H.M Rosyid Hidayat, dan Maimara Tando (F-DEMOKRAT), Tetty Kadi Bawono dan Hardisoesilo (F-GOLKAR), Honning Sanny dan Bahrudin Syarkawie (F-PDIP), Rofi’ Munawar (F-PKS), Sukiman (F-PAN), Syaifullah Tamliha (F-PPP), Ibnu Multazam (F-PKB), Budi Heryadi (F-GERINDRA) dan Drs. Muradi Darmansyah (P-HANURA), melakukan peninjauan pembangunan Food Estate di desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian pengganti konversi lanjut lahan setiap tahun dari lahan pertanian ke non pertanian sekitar 100.000 hektar.

Ketua Komisi IV  DPR RI, H.M Romahurmuziy mengatakan tujuan kunjungan tim Komisi IV ke Kalimantan Barat, untuk melihat secara spesifik dan langsung pembangunan food estate di kabupaten Kubu Raya, yang pada tahun ini mendapatkan anggaran dari kementrian pertanian untuk percetakan sawah baru sebesar 1 Triliun Rupiah dengan asumsi 1 hektar sebesar 10 juta rupiah. “Berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat sangat serius untuk mengembalikan luasan areal pertanian yang ada di Indonesia. Satu diantaranya dengan memperbanyak anggaran untuk pembukaan areal pertanian baru pada tahun ini,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementrian Pertanian RI, dalam lima tahun terakhir terjadi konversi lahan pertanian ke perkebunan dengan seluas 100.000 hektare pertahun. Romahurmuziy menyatakan, jika diasumsikan per hectare lahan dapat menghasilkan lima ton beras, maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan 500.000 ton beras.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI siap untuk mengawal rencana pemerintahan pusat dalam mengimbangi lajunya konversi lahan menjadi perkebunan yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Romahurmuziy mengatakan laju konversi lahan perkebunan harus diimbangi dengan penetapan dan pembukaan kawasan baru, agar Indonesia tidak lagi kekurangan pangan seperti yang terjadi saat ini. Ia mencontohkan di Kalimantan Barat. Pada tahun ini pemerintah pusat telah menganggarkan Rp200 Miliar untuk pengembangan kawasan pertanian, termasuk pengembangan kawasan pangan di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak dan Melawi.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternative bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan surplus beras, agar Indonesia tidak lagi mengimpor beras. “ Melaui  keseriusan pemerintah pusat tersebut, kita juga akan serius menggiring pengembangan kawasan pertanian di setiap daerah dan kita sendiri yang akan mengawasi sejauh mana penyerapan tersebut dalam menciptakan lahan pertanian baru, “ kata Ketua Komisi IV DPR RI, H.M Rohamurmuziy.

Sementara itu, Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kemnetrian Pertanian, Gatot Iriyanto kepada  wartawan mengatakan permasalahan yang dialami Kementrian saat ini adalah, masih mencarinya luasan area yang lebih besar yanga akan dipergunakan untuk mencetak lahan sawah. Oleh karena itu, Kementrian Pertanian meminta kepada setiap daerah kabupaten yang mengusulkan perluasan area, dapat menerbitkan Peraturan Bupati. “ Semua sangat tergantung wilayahnya, DPRD serta masyarakatnya karena ada wilayah tertentu yang alih fungsinya lebih dasyat seperti provinsi riau, tetapi ada bupati yang ketat menjaga alih fungsi lahan sawahnya, itu sebabnya setelah UU No. 14 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Berkelanjutan keluar akan mengidentifikasikan pemerintah mana yang konsentrasi terhadap mempertahankan lahan sawah “, ujar Gatot Iriyanto. (denus-TVP).